Konflik Golkar Sumut vs DPP Makin Panas

Mengenai ancaman gugatan Hardi bila SK pencopotannya sebagai sekretaris Golkar Sumut diterbitkan, Leo pun dengan enteng menanggapi, bahwa proses revitalisasi pengurus partai merupakan kewenangan DPP. "Dan SK sudah keluar, sudah saya sampaikan ke beliau (Hardi)," imbuh Leo.

Terkait tuduhan Hardi bahwa ada orang non kader Golkar, yang tak punya Kartu Tanda Anggota (KTA) masuk kepengurusan baru, Leo enggan memberikan tanggapan. Lagi-lagi, Leo minta agar Hardi saat ini tenang-tenang saja, jangan terus membuat perlawanan.

Mengapa perubahan pengurus ini tak sekalian saja dilakukan lewat Musdalub, toh putusan hukum incrach Ketua DPD Golkar Sumut nonaktif Syamsul Arifin sudah keluar? Dengan gaya kalimat khas politisi, Leo malah mengatakan, justru proses revitalisasi kepengurusan ini atas permintaan kelompok yang dimotori Hardi Mulyono. Jadi, revitalisasi kepengurusan Golkar Sumut untuk menuruti aspirasi Hardi dkk. "Yang buat surat (minta revitalisasi pengurus,red) itu kan Hardi," ujarnya.

Lah, bukankah yang diminta kubu Hardi penggantian Andi Ahmad Dara sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut? Lagi-lagi Leo balik menyalahkan Hardi dkk. Menurutnya, tidak bisa Hardi dkk mendesak-desak DPP untuk mencopot Adey- panggilan Andi Ahmad Dara-, lewat mekanisme Musdalub.