Konflik Hanura: Kubu Oso Kasih Tantangan Buat Daryatmo Cs

"Karena itu kegiatan apa pun yang berlangsung maka kami nyatakan tidak ada urusan dengan DPP Partai Hanura yang sah dan diakui negara," kata senator asal Bali ini.

Pasek yakin, semua stakeholder ketatanegaraan termasuk penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu sudah paham bahwa organisasi politik yang diakui negara adalah yang terdaftar di Kemenkumham.

Pasek mengingatkan, kepada kadernya yang belum memahami informasi secara maksimal, untuk kembali bersama-sama dalam keluarga besar Partai Hanura. "Dinamika dalam politik itu biasa dan seperti bumbu kehidupan politik. Tapi, semua ada solusi. Mari kembali membangun dengan formasi yang ada karena ini sudah diakui pemerintah," papar Pasek.

Dia pun mempertanyakan klaim dukungan 2/3 DPD dan 2/3 DPC untuk menggelar Munaslub oleh kubu Partai Hanura yang tidak punya SK Kemenkumham. "Kami ingin sampaikan mayoritas DPD yang sah ada di kami," ujarnya.

Dia mengatakan dilihat dari sudut pandang mana pun klaim itu tidak memenuhi syarat untuk mengudeta Oso dari kepemimpinan yang sah.

Pasek bahkan menantang untuk membuka ke publik siapa dan dari mana saja 27 DPD yang diklaim mengusulkan munaslub tersebut. "Siapa namanya, perlihatkan bagaimana absennya, sehingga mudah publik verifikasi," ungkapnya.

Pasek mengatakan kalau itu sekadar klaim politik tidak menjadi persoalan. Tapi, dia menegaskan, kalau sampai ada tanda tangan ketua DPD maupun DPC yang dipalsukan, tentu ada implikasi hukumnya. "Kalau tidak muncul-muncul namanya dan dari mana saja, kami yang akan temukan semua," ujar Pasek.

Di sisi lain, dia menegaskan yang sudah datang ke pihaknya saja sementara ini sudah 16 DPD. Mereka sudah menyampaikan sikap secara tertulis mendukung Oso.