Konflik KPK vs Polri, Kepemimpinan Jokowi Lemah

jpnn.com - JAKARTA - ProDemokrasi (Prodem) menyesalkan lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan konflik KPK vs Polri. Kisruh dua lembaga penegak hukum itu tidak terjadi bila Jokowi bersikap tegas dan komitmen sejak awal, sesuai dengan janjinya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

”ProDem menyesalkan pemerintahan Jokowi yang sangat lemah karena besarnya tekanan dan intervensi dari berbagai kepentingan,” ujar Teguh Santosa, aktivis ProDem di pressroom DPR, kompleks parlemen, Jakarta (27/1).

ProDem juga menyesalkan sikap presiden yang tidak konsisten dalam mempertimbangkan rekomendasi KPK dan PPATK sehingga menimbulkan masalah yang berkepanjangan. ”Sikap tidak konsisten ini telah menimbulkan kekisruhan yang tidak produktif antara Polri dan KPK,” ujarnya.

Selama 100 hari jalannya pemerintahan, ProDem menilai Jokowi belum mampu mengarahkan gerakan revolusi mental dan program kesejahteraan rakyat yang diumbar saat kampanye. ”ProDem meminta Jokowi untuk merealisasikan janji-janjinya,” tegas Teguh.

ProDem menegaskan penolakannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan gas. Mereka menuntut Jokowi mengundurkan diri jika tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

”Jika Presiden Jokowi merasa tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai presiden, Jaringan Aktivis ProDem meminta agar menurunkan diri secara terhormat,” katanya. (fal)