Konflik Pakualaman Urusan Internal

Dia menuturkan, untuk mengebut penuntasan RUUK Jogja, panitia kerja (panja) DPR sampai mengadakan rapat maraton pada 22"24 Agustus. Padahal, itu masih masuk cuti nasional pascalebaran.

Tidak hanya itu, ketika RUUK Jogja disahkan dalam sidang paripurna 30 Agustus, DPR sudah menyiapkan draf surat kepada presiden. Termasuk, permintaan nomor UU kepada Kemenkum HAM hingga pencantumannya dalam lembaran negara ke Sekretariat Negara. "Apa nggak istimewa itu?" canda Ganjar lagi. Faktanya, UUK Jogja langsung diteken presiden pada 31 Agustus.

Menurut dia, semua proses itu berjalan cepat mengingat batas waktu perpanjangan masa jabatan Sultan sebagai gubernur Jogjakarta berakhir pada 9 September. "Kepergian kami bersama pemerintah ini ditujukan untuk menjelaskan supaya semua tetap presisi," tegas politikus PDIP itu.

Ganjar mencontohkan, DPRD Jogja harus menyiapkan tatib penetapan gubernur dan wakil gubernur berikut dengan mekanisme verifikasi terhadap Sultan dan Paku Alam yang bertakhta. "Keraton, dalam hal ini Sultan sebagai raja, harus menyiapkan beberapa hal seperti dokumen," jelasnya.