Konflik Papua Sangat Rumit, Perlu Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik

Ia juga menyebut pembangunan di Papua harus berbasis potensi lokal. Mengembangkan potensi itu tentunya bersifat terstruktur melibatkan masyarakat asli Papua.

"Orang asli Papua adalah mitra pembangunan pemerintah," katanya.

Dalam webinar kali ini Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengawali paparannya dengan menyampaikan dua arahan Presiden Jokowi terkait Papua.

Pertama, presiden mengusung semangat pembangunan Papua dengan paradigma baru dan cara kerja baru agar terbuka kesempatan kemajuan bagi rakyat Papua, pada 11 Maret 2020.

Kedua, belum lama ini Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengejar dan menangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan tak ada ruang bagi kelompok kriminal di Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Jaleswari menyebut salah satu ukuran dalam pembangunan di Papua bisa dilihat dari rasio ASN dengan penduduk Papua 1:38, lebih ideal dibanding daerah lain seperti Jawa 1:111, Sumatera 1:59, Sulawesi 1:43, dan Kalimantan 1:50.

"Namun yang menjadi masalah mendasar adalah sebaran ASN di Papua yang terkosentrasi di kota-kota. Ini membuat layanan publik dan fasilitas belum dapat menjangkau masyarakat secara merata," ujarnya.

Jaleswari menilai ada korelasi yang kuat antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan konflik yang terjadi di Papua. Daerah yang IPM-nya rendah relatif sering terjadi kekerasan.