Konflik Penguasa Vs Keturunan Raja Picu Kisruh Pilkada
Rabu, 14 Juli 2010 – 08:16 WIB

Konflik Penguasa Vs Keturunan Raja Picu Kisruh Pilkada
TANGERANG -- Konflik antara penguasa lokal dengan keturunan raja yang ada di daerah tersebut, diidentifikasi sebagai salah satu pemicu munculnya kisruh pemilukada. Selain itu, masih ada sembilan faktor lagi yang memicu kisruh perta demokrasi di tingkat lokal itu. Yakni temperamen dan tradisi, relasi peta kekuatan pada pemilukada sebelumnya, dan konflik internal dalam kelompok tertentu. “Dari diskusi kelompok ada sepuluh structure factor, pertama temperamen dan tradisi seperti yang terjadi di Kabupaten Bima, konflik antara penguasa atau incumbent dan keturunan raja seperti yang terjadi Kabupaten Gowa,” jelas Bernad.
Selain itu, kekecewaan pasangan calon yang kalah, kekecewaan pasangan calon yang tidak lolos seleksi, kekecewaan masyarakat terhadap Kepala Daerah yang tidak netral, kekecewaan masyarakat terhadap kinerja KPU dan Panwaslu Kada Kabupaten, isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) serta konflik berbasis kultur masyarakat lokal.
Baca Juga:
Demikian disampaikan Kepala Bagian Tata Laksana dan Pengawasan Pemilu Bawaslu, Bernad D Sutrisno, di acara penutupan Workshop Penyusunan Sistem Deteksi Dini Pemilukada, di Tangerang, Banten, kemarin (13/7). Sebagaimana dirilis Humas Bawaslu, workshop dihadiri 11 Panwas dari 17 Panwas yang diundang. Workshop berlangsung sejak Minggu (11/7).
Baca Juga:
TANGERANG -- Konflik antara penguasa lokal dengan keturunan raja yang ada di daerah tersebut, diidentifikasi sebagai salah satu pemicu munculnya
BERITA TERKAIT
- Pilkada Kabupaten Serang Diulang, Ratu Zakiyah-Najib Batal Menang
- Aklamasi, AHY Jadi Ketum Demokrat Lagi, SBY Ketua Majelis Tinggi
- Megawati Keluarkan Surat Tugas Baru, Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir
- Tanggapi Aksi #IndonesiaGelap, PSI: Menurut Data, Indonesia Sangat Cerah
- Instruksi Megawati Belum Berubah: Kader PDIP Dilarang Ikut Retret!
- Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden