Konflik Penguasa Vs Keturunan Raja Picu Kisruh Pilkada

Dipaparkan juga, ada sembilan akselerator yang dapat mendorong terjadinya konflik yakni kebijakan Pemda, pasangan calon incumbent non acceptable dan memiliki jejak rekam buruk, sikap dan kebijakan KPU, kebijakaran aparat penegak hukum, kohesi kepentingan dengan Pilgub, pemeritaan media, tim kampanye pasangan calon, LSM, preman dan organisasi masyarakat, keterlibatan ‘orang asing’.

“Keterlibatan orang asing, maksudnya penyusup atau orang-orang yang dari luar daerah itu yang datang ke sana,” kata Bernad. Sementara, untuk tahapan pemilukada yang teridentifikasi menyebabkan konflik adalah tahapan pencalonan, kampanye, politik uang, rekapitulasi dan pemuktahiran data pemilih. Sementara dari non tahapan yakni penghitungan cepat dan netralitas penyelenggara Pemilu. Selain itu pihak-pihak yang juga teridentifikasi dalam konflik Pemilu Kada yakni pemerintah, KPU, aparat penegak hukum dan tim kampanye.

"Antisipasi yang dapat dilakukan Panwas yakni penguatan langkah preemtif dan preventif, perluasan akses informasi data, memperkuat peran dan posisi di tengah keterbatasan kewenangan dan koordinasi atau harmonisasi dengan pihak-pihak terkait," bebernya. (*/sam/jpnn)