Konflik Pertanahan Marak, PKB Ingatkan SBY

Yang tak luput dari kritikan Nahrawi adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang seharusnya berada di garis depan dalam reformasi agraria. Tapi menurutnya, BPN justru terkesan diam dan kurang mengambil tegas dalam mengatasi konflik pertanahan. "Hal-hal yang dilakukan BPN selama ini hanyalah tindakan administratif belaka tanpa diiringi pengambilan kebijakan yang substantif menyelesaikan konflik-konflik pertanahan," tudingnya.

Karenanya PKB berharap Presiden SBY turun tangan langsung memimpin pengatasan konflik pertanahan. Sebab, kekerasan antar masyarakat dan aparat ini hanyalah dampak dari konflik pertanahan. "Presiden sejak 2006 lalu telah mencetuskan reforma agraria, kami tidak ingin kemauan baik Presiden ini justru disandera oleh ketidakmengertian BPN, aparat keamanan dan pemilik modal," pungkasnya.(ara/jpnn)