Konflik Pertanahan Meningkat, SBY Diminta Turun Tangan
Selasa, 29 November 2011 – 10:54 WIB
Sayangnya, permasalahan ini masih luput dari perhatian pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kami merasa perlu untuk mengajak Presiden SBY dan seluruh fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk membantu rakyat menuntaskan persoalan yang dihadapinya,” jelasnya.
Bahkan lanjut Herbert, dalam waktu dekat pihaknya menyarankan agar permasalahan pembangunan perumahan mewah, pertokoan, Rumah Sakit, jalan dan seluruh fasilitas pendukungnya di Kabupaten/Kota Tengerang yang digarap PT Pembangunan Jaya dengan pengembang Bumi Serpong Damai (BSD), serta termasuk pula kasus tanah rakyat yang dahulu dalihnya akan dikembangkan oleh PT Pembangunan Perisai Baja, namun dialihkan kepada Pengembang PT Alam Sutera dapat segera disikapi dengan arif dan bijaksana oleh fraksi Partai Demokrat.
"Pengembang mendapatkan justifikasi surat tanah dari BPN, sedangkan ratusan orang pemilik tanah berdasar surat persil, girik dan bahkan SHM dengan mudah tanahnya dikembangkan oleh BSD dan PT Alam Sutera dengan cara yang tidak adil tanpa ganti rugi yang memadai," tandasnya. (kyd/jpnn)
JAKARTA - Terbitnya surat tanah produk Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 5 Oknum TNI Meneror Warga di Makassar, Langsung Diproses Denpom
- Cegah Korsleting, PLN Ingatkan Pentingnya Standarisasi Perangkat Listrik
- Pelapor Kasus Dugaan Korupsi Tender Geomembrane Rp209 Miliar Diperiksa KPK
- Kisruh KADIN Dianggap Hanya Berdampak Buruk terhadap Iklim Dunia Usaha
- MAKI: Bos Mineral Trobos Bisa Dijerat Perintangan Penyidikan TPPU Eks Gubernur Malut
- Ada Sosok Perempuan Mualaf di Balik Penutupan MTQN ke-30 yang Sukses Pecahkan Rekor MURI