Konflik Pilkada Serentak Mirip Kebakaran Lahan Gambut, Kok Bisa?
jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Ichsan Malik, mengingatkan pada pemerintah agar selalu mewaspadai detik demi detik perkembangan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015. Pasalnya hajatan besar tersebut dinilai berpotensi besar memicu konflik di sejumlah daerah.
Apalagi, pelaksanaan pilkada serentak tersebut baru kali ini dilakukan. Situasinya, kata Ichsan, jauh berbeda dengan pilkada biasa.
"Kita belum pernah melakukan pilkada sebesar ini sebelumnya, yang serentak. Tahun ini merupakan pengalaman politik pertama bagi penyelenggara, peserta pilkada hingga masyarakat," ujar Ichsan saat menjadi pembicara di lokakarya yang diadakan ICRC dan Lembaga Pers Dr. Soetomo di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (4/11).
Kondisi tersebut diperparah dengan belum pulihnya sejumlah daerah dari pemilihan presiden (Pilpres) tahun lalu. Karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa memetakan daerah yang memiliki potensi konflik.
Selain itu, aparat penegak hukum juga harus melakukan persiapan dan antisipasi berdasarkan pemetaan itu. "Sama dengan kita menangani gambut. Tidak bisa kita mengatasi masalah di satu juta hektar dengan belajar dari menangani masalah hanya di enam hektar," kata Ichsan. (chi/jpnn)
JAKARTA - Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Ichsan Malik, mengingatkan pada pemerintah agar selalu mewaspadai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rapat di DPR, Bahlil Ungkap Rencana Ubah Pengecer Gas Melon Jadi Subpangkalan
- Pidato di Acara Bimtek, Salim Segaf PKS Singgung Cita-Cita Pendiri Bangsa dan Politik Beretika
- Anggota Komisi VI DPR Mengkritik Keras Kebijakan Kementerian ESDM Soal Distribusi LPG 3 Kg
- Hasil Pertemuan Badan Aspirasi dengan Honorer akan Diteruskan ke Pimpinan DPR
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan
- Trump Ancam Kenakan Tarif 100 Persen bagi Negara BRICS, Demokrat Dorong Insentif untuk Industri-UMKM