Konflik Politik Picu Kebocoran BOS

Lebih jauh Febri menambahkan, pemerintah dalam hal ini juga harus memperhatikan masalah audit tata kelola dan system pengawasan dana BOS di daerah. Karena, pemerintah dalam menangani kedua hal ini masih sangat lemah.

“Ini harus jadi perhatian utama bagi pemerintah. Karena yang proses audit ini menyakut ratusan ribu sekolah. Siapa yang akan mengaudit ratusan ribu sekolah penerima dana BOS? BPK atau BPKP? Pasalnya, baik BPK maupun BPKP hanya memiliki auditor tidak lebih dari 10 ribu orang,” tandasnya.

Maka dari itu, Febri pun turut mengimbau kepada masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan penyaluran BOS di masing-masing sekolah. Dikatakan, sekolah harus terbuka dan transparan terhadap masyarakat khususnya orang tua murid mengenai dana BOS tersebut. (cha/jpnn)