Konflik PPP, Emron Pangkapi: Saya Hanya Patuhi Konstitusi Partai
Besok, (23/4) Tokoh Melayu Internasional dan pendiri Kongres Dunia Melayu Dunia Islam itu akan memimpin Musyawarah Kerja Nasional III PPP di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat.
Mukernas akan membahas percepatan pelaksanaan Muktamar PPP. Pengusaha di bidang pelayaran, pertambangan timah, dan perkebunan sawit di Babel ini memang terkenal sebagai politisi yang vocal, kritis, dan teguh dalam memperjuangkan pendiriaannya.
Emron dikenal juga sebagai seorang pelopor bertipe pendobrak. Baik di medan perjuangannya di organisasi politik, maupun kemasyarakatan, dia selalu tampil sebagai pelopor perubahan. Dalam sejarah tumbangnya Orde Baru, Ketua Dewan Penasihat Lembaga Adat Melayu Babel ini juga tampil sebagai salah satu aktivis reformasi.
Dia menjadi salah satu tokoh yang berhari-hari berada dalam arena perjuangan demonstrasi pro reformasi. Di internal PPP, Emron dikenal sebagai sosok pemberani. Penulis buku bidang hukum itu kerap mewarnai setiap konflik PPP, dan berlawanan arus dengan ketua umum yang tengah menjabat sejak ere kepemimpinan Jaelani Naro.Pada 2007 lalu, Emron bersama SDA berhasil merebut kepemimpinan PPP dari tangan Hamzah Haz.
“Saya hanya patuh pada konstitusi partai, dan loyal kepada partai. Kalau seorang Imam kentut, maka makmum boleh menggantikannya. Kalau pemimpin berpaling dari Konstitusi, maka wajib kita menggantinya,” ujar Emron. (boy/jpnn)
JAKARTA - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan terus menggelinding. Konflik yang berawal dari kehadiran Ketua Umum PPP Suryadharma
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Data Terbaru Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Target Belum Tercapai
- Diskusi dengan Kemenkeu, Kementrans Menjajaki Skema Kerja Sama Badan Usaha
- Perihal Film Layar Lebar “Janji Senja”, Brigjen TNI Antoninho: Kisah Inspiratif Seorang Gadis Maluku
- Persatuan PPPK Minta UU ASN Direvisi, Hapus Diskriminasi, Setara dengan PNS
- Wujudkan Pembangunan Berkeadilan, DPD RI Dapil Kaltim Siap Bersinergi dengan Pemprov Kaltim
- Penjelasan Tim Hukum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Perihal Merek dan Logo PITI