JPNN.com 
Konflik PPP Persulit Verifikasi Faktual di DIY
"Jadi, data di sipol itu juga harus diubah. Kan ini terkait dengan domisili parpol, kalau misal data sipol enggak diubah, maka kami nanti akan datang lagi ke Jalan Tentara Rakyat Mataram. Jadi syaratnya, diubah dulu di sipol," tutur Hamdan.
Menurut Hamdan, pihaknya akan kembali melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap DPW PPP DIY pada 3 Februari mendatang. Jika DPP PPP tidak mengubah alamat kantor DPW PPP DIY yang tertera dalam Sipol, maka KPU akan kembali ke alamat yang tertera, yaitu di Jalan Tentara Rakyat Mataram.
"Statusnya (alamat kantor PPP DI Yogyakarta yang lama,red) aset parpol yang diperebutkan dua kubu. Nah, kubu Pak Romy enggak bisa datang ke kantor itu. Makanya waktu mau verifikasi faktual, kami enggak ketemu dengan pengurus sesuai SK Kemenkumham," pungkas Hamdan.(gir/jpnn)
Sengketa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berbuntut panjang hingga menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan verifikasi faktual.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Hadiri Simulasi KPU yang Ketiga di Tangsel, Ketua Bawaslu Berikan Sejumlah Catatan
- KPU Sulut Matangkan Persiapan Pilkada 2024
- Deklarasi Pilkada Damai, Bawaslu-Kementerian PPPA-KPU Jamin Ruang Aman bagi Perempuan
- Debat Ketiga Pilgub Jatim Bertema Pembangunan Infrastruktur
- Mardiono Ajak Kader PPP Kerja Maksimal Menangkan Pilkada di NTB
- Anggap Menteri Hukum Tak Cermat Teken Aturan, Pimpinan GPK Mengadu ke Presiden Prabowo
