Konflik PPP Tak Pengaruhi Pencalonan Agus-Sylvi, Asal...

jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, konflik kepengurusan Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan memengaruhi pencalonan para kepala daerah yang diusung partai itu.
Asalkan, para calon telah ditetapkan oleh penyelenggara pilkada pada 24 Oktober mendatang. Termasuk, pasangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PAN dan PKB.
"Kalau pencalonan sudah selesai, enggak bisa dibongkar lagi. (Misalnya ada pergantian pengurus,red) maka hak pengurus yang baru, ya diteruskan saja dengan calon itu," ujar Hadar, Jumat (14/10).
Menurut Hadar, aturan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Karena itu, meskipun nantinya Kementerian Hukum dan HAM menyatakan kubu Djan Faridz yang sah, tetap tidak memengaruhi pencalonan.
Padahal, yang mengusung Agus-Sylvi adalah kubu Romahurmuziy,
"Jadi, mekanisme dalam pilkada sangat ketat dengan waktu dan tidak mundur. Termasuk kasus ini, kami juga sudah mengatur. Berubah, oke berubah, sepanjang Kumhamnya berubah. Tapi enggak bisa ditarik. Kalau ditarik mengacaukan nanti. Kalaupun ditarik, tetap dinilai dia (parpol terkait,red) ada dalam paket itu," ujar Hadar. (gir/jpnn)
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, konflik kepengurusan Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan memengaruhi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima