Kongres AS Minta Aktivis OPM Dibebaskan

Guru besar UI itu menambahkan, surat permintaan Kongres AS yang meminta pembebasan dua anggota OPM kepada Presiden SBY tidak perlu ditanggapi emosional. ”Jangan marah atau kaget, kita sikapi dengan tenang saja. Memang masalah Papua dapat perhatian dari kongres dan LSM di Washington, maupun di Eropa,”katanya.

Juwono juga menyatakan, wajar bila pihak DPR berencana untuk mengirimkan surat kepada Presiden AS George W Bush guna meminta pembebasan tahanan WNI di Guantanamo. ”Saya kira, ini cukup fair dan wajar-wajar saja. Banyak negara-negara berkembang menggugat hal yang sama soal tahanan di Guantanamo,” ujarnya.

Semua negara berkembang, lanjut Juwono, memiliki hak yang sama seperti Indonesia tentang tahanan di Guantanamo yang dirasakan cukup berat. ”Kita juga punya hak untuk mempertanyakan HAM pada mereka, karena HAM bukan monopoli negera-negara maju saja, seperti Prancis, Inggris dan AS sendiri, yang sering memojokkan negara berkembang,” ungkapnya.

Terkait isu di Papua, memang diakui Juwono sering dilakukan oleh LSM terutama East Timor Asian Network (ETAN). ”Mungkin mereka kehabisan pasaran terhadap Timtim, yang selama ini diaduk-aduk, kini mereka alihkan pasarannya ke Papua,” katanya.

Oleh sebab itu, Juwono berpendapat, agar surat dari Kongres AS itu ditanggapi dengan tenang dan tidak emosional. ”Kita tidak perlu terlalu keras menanggapinya, tidak usah marah-marah, ya kita jelaskan saja dengan tenang,” katanya.

Di tempat yang sama, panglima TNI Jenderal Djoko Santoso justru menilai surat itu sebagai bentuk intervensi. ”OPM yang mana kita nggak ngerti, masalah di mana, saya tidak tahu. Yang jelas memang surat itu intervensi,” kata Djoko.

Mantan KSAD itu menjelaskan,  kekuatan OPM saat ini sangat kecil. Jumlah pasukan dan kekuatan persenjataan yang mereka kuasai pun tidak signifikan. ”Tapi adanya surat tersebut merupakan bukti OPM mempunyai simpatisan aktif di luar negeri. Jaringan mereka tidak putus menjalin lobi politik dengan banyak pihak tertentu dan menyebarkan informasi minus tentang penegakan HAM untuk menjatuhkan Indonesia,” katanya.(tom/rdl)