Kongres Bali Juga Tidak Dihadiri Pemerintah

DENPASAR--Pembukaan Kongres KNPI XII di Hotel Ashton Denpasar Bali, Kamis 30 Oktober, bernasib sama dengan Kongres KNPI XII di Ancol yang menetapkan Andi Doly Kurnia sebagai ketua terpilih. Kedua Kongres yang dipicu perpecahan internal pengurus di masa kepemimpinan Hasanuddin Yusuf sama-sama tidak dihadiri pemerintah. Presiden SBY yang dijadwalkan hadir sebagaimana tertulis dalam run down agenda agar sekaligus membuka kongres batal. Wapres Jusuf Kalla yang dikabarkan akan mewakili SBY membuka acara juga gagal. Bahkan, Menpora yang diharapkan bisa menjadi wakil pemerintah tidak hadir. Walhasil, pembukaan kongres hanya ditandai dengan pembacaan surat pernyataan peserta kongres oleh Ketua DPD KNPI Bali Iwan Satriawan dan pidato Plt. Ketua Umum DPP KNPI Hans Silalahi. Kendati tanpa kehadiran pemerintah, acara pembukaan yang kurang lebih dihadiri 2000 pemuda itu berlangsung lancar. Acara pun disemarakkan dengan perang Baliho para kandidat ketua yang memenuhi Hotel Ashton. 

Pernyataan peserta yang diteken di atas kertas ber materai itu berisi tiga poin. Selain menyatakan menerima deklarasi Pemuda 23 Juli 1973 sebagai dasar berdirinya KNPI, juga menyatakan menerima seluruh hasil kesepakatan Kongres Pemuda XI di Caringin 2005 lalu, Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) 2OO5 di Riau, yang mengangkat Hans Silalahi sebagai Pelaksana Ketua DPP KNPI dan memutuskan Kongres digelar di Bali. Poin terakhir menyatakan akan menerima dan menjalankan dengan sebesar-besarnya  seluruh hasil Kongres XII di Bali. Koordinator Organizing Committee (OC) Kongres Pemuda Tri Hanurita Sudwikatmono

mengklaim, kongres Bali dihadiri 29 DPD dari 33 DPD, dan 60 OKP dari 89 OKP serta 2O peserta peninjau. Sementara Kongres Ancol, mengklaim ada 55 (minus 34) OKP yg hadir dan 20 DPD Provinsi.  Hans Silalahi mengaku sangat menyayangkan ketidakhadiran pemerintah pada Kongres Bali. Menurutnya, pemerintah memperlihatkan sikap mendua. Padahal, menurut Hans, kongres di Bali konstitusional. "Kami tentu saja kecewa. Kalau pemerintah selalu ragu-ragu, bagaimana bisa atasi krisis? Harusnya pemerintah tegas dan tidak mendua. Dan, kami ingin mengingatkan agar organisasi pemuda tidak diseret ke ranah politik," tegas Hans. Kendati demikian, Ketua PP GP Anshor Endang Sobirin,  membantah ketidakhadiran pemerintah akan mendelegitimasi kongres. Sebaliknya, semakin memberikan penguatan bagi eksistensi pemuda yang independen Menanggapi hal ini, menteri pemuda dan olahraga, Adhyaksa Dault menegaskan pemerintah menghargai segala sikap yang sudah diambil pemuda dalam menunjukkan eksistensi melalui jalur organisasi KNPI.

Kendati demikian, pemerintah akan berada di jalur netral. Adhyaksa juga menegaskan pemerintah siap membuka diri memfasilitasi untuk menemukan jalan terbaik demi menjaga keutuhan pemuda Indonesia yang bernaung di bawah KNPI. "Pemerintah yakin akan selalu ada jalan keluar," tegas Adhyaksa di Jakarta. *Sulsel Tercatat Sebagai Peserta Dari 33 DPD KNPI hanya Sumsel, Papua Kepulauan Riau dan Bengkulu yang belum hadir di Kongres Bali. Sulsel yang menjadi tulang punggung kongres di Ancol ternyata tercatat sebagai peserta. Nama yang bertandatangan di atas pernyataan bermaterai adalah Zummi Kudus. Hal ini dibenarkan Wakil Ketua Humas OC Kongres Bali, Qohari.  Ia menegaskan, materai bisa ditandatangani setelah peserta memberikan mandat.  Sayangnya, Qohari tidak memberikan data nama terkait penandatangan pada mandat KNPI Sulsel. "Yang pasti, mereka memang terdaftar sebagai peserta," tegasnya. Wakil Ketua KNPI Sulsel Basri, yang disebut oleh Ketua DPD KNPI Bali ikut menghadiri kongres Bali, membantah dengan tegas. "Saya memang ada di Bali, tapi yang saya ikuti adalah Rapimnas REI. Tidak ada delegasi Sulsel di Bali karena bulat mengakui kongres yang di Ancol. Mereka salah jika mengaku Sulsel ada padahal tidak," tegas Basri yang dikonfirmasi via ponselnya. Hingga berita ini diturunkan, arena Kongres Bali baru saja merampungkan pembahasan tatib Kongres. Selanjutnya, akan diawali dengan LPJ pengurus yang akan didemisioner. (ysd)