Konon 25 DPD I Golkar sudah Konsolidasi untuk Percepatan Munas

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan untuk melakukan percepatan Munas Partai Golongan Karya (Golkar) terus mengemuka. Konon, 25 DPD I Golkar sudah melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah percepatan ini.
Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini menyebut pertemuan sudah mengerucut ke jadwal percepatan Munas.
"Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini," kata Azis di Jakarta, Minggu (26/2)
Untuk jadwal, lanjut pria yang pernah menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Papua itu, menyebut Munas sangat mendesak harus dilaksanakan pada akhir Juli.
Baca: Borneo FC Penuh Ambisi Curi Poin di Kandang Madura United
"Kami maunya Juli akhir, nanti kami akan buka kalau sudah waktunya siapa saja DPD I ini," tuturnya.
Azis sebelumnya juga mendesak agar Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Tuntutan itu mengemuka setelah Golkar hanya meraih 85 kursi.
"Target di awal, Golkar harus mencapai 110 kursi di DPR RI. Tapi ini jauh, kami juga hanya duduk di posisi ketiga, ini tak
semestinya terjadi, artinya Airlangga sebagai Ketua Umum gagal, sudah sepatutnya bertanggung jawab, dan harus mundur," ungkapnya.
Gerakan untuk melakukan percepatan Munas Partai Golongan Karya (Golkar) terus mengemuka. Konon, 25 DPD I Golkar sudah melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah percepatan ini.
- DGB UI Minta Disertasi Bahlil Dibatalkan, Idrus Golkar Curiga Ada Pengaruh Politik
- Ahmadi Nur Supit Isyaratkan Regenerasi di SOKSI
- Serap Aspirasi Warga, Alia Laksono Hadiri Musrenbang Kecamatan Duren Sawit
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan