Konon, Ada Pengerahan Aparat di Pilkada demi Menangkan Calon yang Didukung Jokowi

jpnn.com, MEDAN - Aktivis politik Prof. Ikrar Nusa Bakti mengingatkan warga Sumatera Utara (Sumut) untuk menunjukkan keberanian melawan penggunaan aparat negara untuk memenangkan calon yang didukung Joko Widodo (Jokowi).

Seruan itu disampaikannya dalam pidatonya di Forum Demokrasi bertajuk “Selamatkan Demokrasi di Sumatera Utara” yang digelar di Le Polonia Hotel, Kota Medan, Minggu (17/11). Hampir seribu tokoh masyarakat Sumut dari berbagai kelompok turut hadir di gelaran acara itu.

“Tanpa keberanian rakyat, takkan mungkin ada perubahan. Kita harus kembalikan Indonesia ke relnya yang benar dan demokrasi kita bisa laksanakan,” kata Ikrar Nusa Bakti.

Apa yang dikatakannya tersebut bukanlah dilatarbelakangi soal menang atau kalah dalam pemilu. Namun, soal bagaimana penggunaan aparat untuk pemenangan calon tertentu akan merusak demokrasi dan ujungnya mengorbankan rakyat.

“Ini bukan soal menang atau kalah dalam pemilu. Tapi bagaimana kita melawan penggunaan aparat negara, aparat desa, aparat ASN, digunakan hanya kemenangan calon yang didukung oleh Jokowi,” katanya.

Padahal, lanjutnya, ada putusan MK yang jelas melarang pejabat negara, polisi, TNI, hingga aparat desa/kelurahan cawe-cawe di dalam pilkada.

Ikrar juga mengatakan gerakan rakyat perlu dilakukan demi menyelamatkan Indonesia dari penguasa tiran. Ia jelaskan tiran adalah penguasa yang merasa dirinya berada di atas kekuasaan yang lain. Ia menyontohkan Raja Louis XIV di Prancis yang bilang negara adalah saya, sehingga dia bisa menentukan apa yang dibutuhkan negara.

“Sayangnya ini terjadi pada kita sejak 2023, ketika seorang penguasa merasa dia lah yang paling tertinggi sehingga menentukan apa yang harus dilakukan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Sampai sekarang ini masih terasa. Tanya saja warga Indonesia yang tinggal di wilayah Sumut, Jateng, Jakarta, Bali. Maka kita harus jaga bagaimana kedaulatan rakyat benear-benar bisa dilaksanakan,” urainya.