Konon Ada Perwira TNI AL Terima Uang demi Lepaskan Kapal Asing dari Proses Hukum

jpnn.com, SINGAPURA - Kabar miring menerpa TNI Angkatan Laut. Kantor berita Reuters mengabarkan para pengusaha perkapalan mancanegara membayar oknum perwira TNI AL yang telah menahan kapal mereka.
Kapal-kapal yang ditahan itu dituduh berlabuh secara ilegal di perairan Indonesia yang berbatasan dengan Singapura.
Pemberitaan Reuters itu bersumber pada pengakuan itu dari belasan narasumber, antara lain, pemilik kapal, kru, dan keamanan maritim. Para narasumber itu mengaku terlibat dalam proses pembayaran untuk pelepasan kapal yang ditahan TNI AL.
Uang yang harus dibayarkan para pemilik kapal mencapai kisaran USD 250 ribu hingga USD 300 ribu. Angka itu hanya untuk satu kapal.
Adapun pembayarannya melalui transfer kepada pihak yang menjadi perantara. Menurut Reuters, perantara itu mengaku sebagai perwakilan perwira TNI AL.
Hanya saja, Reuters belum memastikan pihak akhir yang menerima pembayaran itu, apakah memang uangnya sampai ke perwira TNI AL.
Namun, dua pemilik kapal menyatakan membayar uang tebusan lebih murah ketimbang menanggung risiko kehilangan pendapatan jika kargo berharga tidak segera sampai pelabuhan tujuan. Sebab, mereka mengkhawatirkan proses hukum kapal mereka di pengadilan Indonesia akan memakan waktu lama.
Pengakuan lain disampaikan dua anak buah kapal (ABK) yang berurusan dengan personel TNI AL. Dua tentara bersenjata menggiring kapal mereka dengan kapal perang menuju pangkalan TNI AL di Batam atau Bintan yang terletak di sebelah selatan Singapura.
Para pemilik kapal asing yang kapalnya ditahan TNI AL di Selat Singapura mengaku membayar hingga USD 300 ribu demi melepaskan kapal mereka.
- Laksda Edwin Ungkap Potensi Laut untuk Swasembada Pangan Lewat Buku
- Pebulu Tangkis Pelapis Pelatnas Unjuk Gigi di Singapura
- Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II Batam, 322 Pelamar tak Lulus
- Ingin Jadikan Batam Pusat Investasi, Komisi VI DPR Bentuk Panja
- Bea Cukai Atambua dan TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas dari Timor Leste
- Jelaskan Kronologi Penembakan, Anak Bos Rental Menangis