Konon Ada Tawaran Rp 15 T ke Prabowo agar Dampingi Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, ada pengusaha yang menawarkan uang Rp 15 triliun ke Prabowo Subianto. Menurutnya, uang besar itu sebagai mahar agar ketua umum Partai Gerindra tersebut bersedia menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada Pemilu 2019.
"Ditawari uang yang jumlahnya tadi (Rp 15 triliun) itu dari dua tahun yang lalu. Saya dengar langsung dari beliau (Prabowo)," kata Said seperti diberitakan RMOL.
Said dikenal cukup dekat dengan Prabowo. Dia kerap berkomunikasi langsung dengan mantan Danjen Kopassus itu.
Menurut Said, tawaran ke Prabowo bukan hanya duit. Sebab, ada pula tawaran dalam bentuk proyek bernilai puluhan triliun rupiah.
Said menambahkan, tawaran ke Prabowo disampaikan dengan cara lembut hingga kasar. Misalnya mempersulit Prabowo untuk mendapatkan kredit sehingga usaha pemilik PT Kertas Nusantara itu berhenti, hingga mencari-cari kesalahan perusahaan-perusahaan milik politikus yang juga putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo tersebut.
"Semua muaranya adalah agar beliau (Prabowo) tidak maju sebagai capres. Kalaupun mau maju didorong menjadi wapres," bebernya.
Lebih lanjut Said mengatakan, tekanan dan tawaran uang itu membuat iklim demokrasi di Indonesia tidak sehat. "Tidak beradab, membuat demokrasi tidak sehat, apalagi mendorong calon tunggal," ungkapnya.(jpg/ce1/JPC)
Presiden KSPI Said Iqba menyatakan, tawaran ke Prabowo Subianto agar mau jadi cawapres bagi Jokowi bukan hanya uang, tapi juga proyek.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sejumlah Alasan Pagar Laut di Tangerang Tidak Ada Hubungannya dengan Jokowi
- Dikriminalisasi dan Eksekusi Pengadilan Mandek, Tony Budidjaja Minta Perlindungan ke Prabowo
- Sidang Kabinet 3 Bulan Kerja, Prabowo Puji Kinerja Para Menterinya
- Siap Akselerasi Investasi di Indonesia, Bank Mandiri Gelar MIF 2025
- Prabowo Berkomitmen Akhir 2025 Indonesia tak Lagi Impor Beras hingga Jagung
- Wujudkan Program Swasembada Pangan, BUMN Bersinergi dengan Kementerian Lainnya