Konon Biaya Lockdown Lebih Murah Ketimbang Kerugian Akibat Kebijakan 'Nanggung'
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom terus menyoroti sikap pemerintah dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang dianggap sebagai kebijakan 'nanggung'.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai biaya lockdown total lebih murah ketimbang kerugian yang diakibatkan oleh penularan Covid-19 yang tidak bisa dibendung dengan PPKM Mikro.
"Biaya lockdown hanya butuh enam persen dari alokasi anggaran infrastruktur 2021 sebesar Rp 413 triliun," kata Bhima kepada JPNN.com, Jumat (25/6).
Dia mengkalkulasi lockdown nasional sekurangnya membutuhkan biaya Rp 11-25 triliun selama 14 hari.
Adapun asumsi kebutuhan biaya lockdown paling banyak berada di DKI Jakarta.
Menurut Bhima, sebagai daerah dengan kontribusi perputaran uang sebanyak 70 persen, maka kebutuhan dana lockdown DKI Jakarta per hari sebesar Rp 550 miliar atau Rp 7,7 triliun selama dua pekan.
"Daerah di luar Jakarta memiliki porsi 30 persen terhadap peredaran uang," katanya.
Dalam skenario yang dihitung (Celios), lockdown yang dilakukan selama dua pekan pada Juni-Juli 2021 akan membantu pertumbuhan ekonomi sebesar 3-4,5 persen.
Ekonom terus menyoroti sikap pemerintah dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (?PPKM) skala mikro yang dianggap sebagai kebijakan 'nanggung'.
- Pembangunan IKN Kembali Dilanjutkan, Anggaranya Sangat Wow
- Tumbuh Positif, Penerimaan Bea Cukai hingga Akhir 2024 Capai Rp 300,2 Triliun
- Realisasi APBN untuk Subsidi BBM hingga Listrik 2024 Capai Rp 434,3 Triliun
- Sambut Investasi Apple di Indonesia, Pemerintah Diimbau Perkuat 4 Hal Ini
- Kinerja APBN 2024 On Track, Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 257,8 Triliun hingga November
- Tinjau Makan Bergizi Gratis, Pj Gubernur Kaltim Siap Sukseskan Program Pemerintah