Konon Biaya Lockdown Lebih Murah Ketimbang Kerugian Akibat Kebijakan 'Nanggung'
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom terus menyoroti sikap pemerintah dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang dianggap sebagai kebijakan 'nanggung'.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai biaya lockdown total lebih murah ketimbang kerugian yang diakibatkan oleh penularan Covid-19 yang tidak bisa dibendung dengan PPKM Mikro.
"Biaya lockdown hanya butuh enam persen dari alokasi anggaran infrastruktur 2021 sebesar Rp 413 triliun," kata Bhima kepada JPNN.com, Jumat (25/6).
Dia mengkalkulasi lockdown nasional sekurangnya membutuhkan biaya Rp 11-25 triliun selama 14 hari.
Adapun asumsi kebutuhan biaya lockdown paling banyak berada di DKI Jakarta.
Menurut Bhima, sebagai daerah dengan kontribusi perputaran uang sebanyak 70 persen, maka kebutuhan dana lockdown DKI Jakarta per hari sebesar Rp 550 miliar atau Rp 7,7 triliun selama dua pekan.
"Daerah di luar Jakarta memiliki porsi 30 persen terhadap peredaran uang," katanya.
Dalam skenario yang dihitung (Celios), lockdown yang dilakukan selama dua pekan pada Juni-Juli 2021 akan membantu pertumbuhan ekonomi sebesar 3-4,5 persen.
Ekonom terus menyoroti sikap pemerintah dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (?PPKM) skala mikro yang dianggap sebagai kebijakan 'nanggung'.
- Tinjau Makan Bergizi Gratis, Pj Gubernur Kaltim Siap Sukseskan Program Pemerintah
- Menkeu: APBN Defisit Rp 401 Triliun
- Tekan Peredaran Rokok Ilegal di Sulsel, Bea Cukai Gelar Sosialisasi Ketentuan Pajak
- Alokasi APBN Terbesar Untuk Pendidikan, Bukan Pertahanan
- PPN Bakal Naik 12 Persen, Gaikindo Merespons Begini
- 4 Fakta Penting Kinerja APBN hingga Oktober 2024, Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 231,7 T