Konon, Hak Konsumen Meikarta yang Mengadu ke DPR Dipenuhi Pengembang

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade merasa bersyukur advokasi yang dilakukan parlemen terhadap konsumen apartemen Meikarta menemui titik terang.
Menurutnya, seluruh anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) yang mengadukan nasib ke DPR sudah mendapatkan hak dari pengembang per 21 Maret 2023.
"Alhamdulillah, per 21 Maret 2023, hak anggota konsumen kepemilikan apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta sudah dipenuhi," kata Andre kepada awak media, Selasa (22/3).
Legislator Fraksi Gerindra itu mengatakan para konsumen Maikarta tersebut sudah memperoleh pemenuhan hak berupa pengembalian uang dan relokasi unit.
"Melalui metode titip jual berupa pengembalian uang dan relokasi unit untuk yang mendapatkan unit," ujarnya.
Andre menyebut DPR sejak menerima aduan konsumen Meikarta pada 18 Januari 2023, langsung bergerak cepat melakukan fungsi pengawasan yng dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Selain itu, Komisi VI memanggil pihak Meikarta, dilanjutkan sidak anggota DPR yang dipimpin Dasco ke lokasi apartemen.
"Alhamdulillah upaya kami menjalankan fungsi pengawasan untuk membela kepentingan masyarakat membuahkan hasil," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat itu.
Andre Rosiade menyebut para konsumen Meikarta yang mengadukan nasib ke DPR sudah bisa bernapas lega, karena hak mereka sudah dipenuhi pengembang.
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Munas III Forkonas PP DOB: Syaiful Huda Kembali Terpilih Aklamasi
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Pemilihan Ketum IKA PMII Diharapkan jadi Momentum Mempererat Persaudaraan
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat