Konon, Ide soal Debat Cawapres Berasal dari Kubu AMIN
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menyebut berbedanya format debat capres-cawapres diusulkan oleh tim dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Dia menyebutkan usulan itu disampaikan saat diskusi bersama Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada 29 November 2023.
Drajad menyebutkan kubu Prabowo-Gibran juga hadir saat itu dengan diwakili delegasi yang terdiri dari 6 orang, dipimpin Ketua Dewan Pakar TKN Burhanuddin Abdullah.
Dia mengungkap bahwa usulan atau masukan terkait debat disampaikan oleh seorang ibu-ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin.
"Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut: 'Agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu atau porsi berbicara silakan diatur oleh KPU'," kata Drajad dalam keterangannya, Minggu (3/12).
"Usulan ini disampaikan oleh seorang ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tetapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir atau mungkin rekaman dari rapat tersebut," lanjutnya.
Elite PAN itu mengatakan, saat mendapatkan giliran berbicara perwakilan Prabowo-Gibran juga menyampaikan beberapa masukan dan usulan.
"Dengan demikian, jelas dan gamblang bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi urusan debat kepada KPU. Bahkan saya pribadi meyakini beliau tidak mengetahui tentang adanya usulan tersebut," ujar Dradjad.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menyebut berbedanya format debat capres-cawapres diusulkan oleh tim AMIN
- KPU Solo Mulai Sortir dan Lipat Surat Suara, Libatkan 100 Tenaga Pembantu
- Ini Alasan KPU Memperbolehkan Gambar Prabowo di APK Calon Kada
- Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Kondusif, KPU Apresiasi Kinerja TNI-Polri
- KPU Diminta Sempurnakan Sirekap Sebelum Digunakan Untuk Pikada 2024
- Jam Debat Pilwalkot Bandung Terlalu Malam Diprotes Paslon, KPU Akan Evaluasi
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun