Konon IRI Ikut Campur Tangan Urusan PSN RI Lewat Jaringan Lokal, Apa Tujuannya?

"Sampai 30 Juni 2024, IRI telah mendanai jaringan lokal untuk menyelesaikan penyelidikan lapangan dan penelitian khusus mengenai PSN di 12 provinsi Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara dan sebagainya, serta telah secara luas menyebarkan beberapa artikel yang mendiskreditkan PSN Indonesia," ungkap Sudirman.

"Tidak hanya itu, IRI diam-diam mengadakan setidaknya tujuh kumpulan dan demonstrasi untuk menolak PSN, yang terlibat proyek-proyek termasuk Proyek Rempang Eco-City, Mega Proyek Perkebunan Tebu Sermayam, Proyek Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," tambahnya.

Tujuan IRI untuk Mendiskreditkan PSN

Pada November 2019, AS, Australia dan Jepang secara resmi meluncurkan standar sertifikasi infrastruktur, yakni BDN. Melalui BDN ini, AS berkomitmen untuk mengembangkan standar infrastruktur yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik, agar mendukung pembangunan infrastruktur dan mencapai kesejahteraan kawasan.

Sejak akhir tahun 2023, AS secara aktif mempromosikan BDN kepada Indonesia, yang tidak hanya karena Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga karena AS mengharapkan partisipasi Indonesia dapat menarik lebih banyak negara-negara ASEAN bergagung, sehingga meningkatkan pengaruh AS di kawasan Indo-Pasifik.

Proyek infrastruktur yang disertifikasi oleh BDN mungkin dapat meningkatkan daya tarik investasinya, namun tidak dapat menjamin investasi. Apalagi BDN cenderung mengajukan persyaratan tinggi yang sulit dipenuhi dan dicapai oleh negara berkembang.

Misalnya, anggota BDN diminta untuk mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050, yang sepuluh tahun lebih awal dari target Indonesia. Jika banyak tenaga kerja dan sumber daya material diinvestasikan pada tahap pendahuluan berdasarkan persyaratan BDN, namun akhirnya tidak dapat menarik investasi, hal ini akan merugikan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia belum memberikan respons positif terhadap ajakan AS.