Konon Jabar Tak Bisa Lepas dari Honorer, Jumlahnya Tertinggi se-Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Forum Tenaga Administrasi Honorer Sekolah Negeri (FTA-HSN) Jawa Barat mencari keadilan.
Dipimpin Ketua FTA-HSN Dian Komala Dewi, belasan honorer mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar.
Dalam audiensi tersebut, Dian mengungkapkan ada beberapa poin yang dibahas bersama BKD. Intinya adalah mengenai status kepegawaian tenaga administrasi sekolah honorer dan pendataan non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.
"Kami menanyakan proses pengangkatan PPPK untuk formasi tenaga kependidikan (tendik) terutama tenaga administrasi sekolah," kata Dian kepada JPNN.com, Rabu (19/10).
Dia mengungkapkan dalam pertemuan tersebut BKD Jabar menyampaikan dalam rekrutmen PPPK 2022 hanya difokuskan kepada guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
Untuk tenaga administrasi sekolah honorer bisa mengikuti seleksi PPPK selama ada regulasi dan tersedia formasi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan instansi.
"BKD juga menegaskan tidak ada pengangkatan PPPK tanpa tes atau seleksi," ucapnya.
Dalam proses pendataan non-ASN, ujar Dian, BKD menegaskan tidak ada keputusan dari pusat untuk mengangkat honorer menjadi PNS maupun PPPK.
Ketua Tenaga Administrasi mengungkapkan provinsi Jabar tidak bisa lepas dari honorer
- Terbitkan SE, Pemkab Natuna Pastikan tidak Mengangkat Tenaga Non-ASN Lagi
- Sudah Saatnya Gapok Guru dan Tendik Rp 7 Juta, Alasannya Masuk Akal
- Belasan Ribu Honorer Gagal PPPK 2024 Tahap 1, Tak Bisa Daftar Lagi, Terus Piye?
- Inilah Pengakuan Guru Honorer Supriyani di Persidangan, Mencabut Rumput
- Kabar Terbaru Kasus Honorer Putus Kontrak Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024
- 5 Berita Terpopuler: Ketum Honorer Minta Kebijakan 11.631 Pelamar PPPK yang Tertinggal, MenPAN-RB Beri Penegasan