Konon Jokowi Demokratis, Kok #2019GantiPresiden Dibegitukan?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Garda NKRI Haris Pertama menyatakan, fenomena gerakan #2019GantiPresiden bukan perbuatan yang bisa dikategorikan upaya makar. Menurut dia, tagar yang diusung penentang Presiden Joko Widodo itu harus dilihat sebagai keinginan dan ide demokrasi yang tumbuh di masyarakat.

“Hashtag (tagar, red) #2019GantiPresiden bukanlah gerakan makar. Tidak  ada upaya bersenjata dan penggalangan massa untuk menyerang dan menguasai jantung kekuasaan pemerintah yang sah,” kata Haris, Senin (3/9).

Pengurus DPP KNPI itu justru menilai gerakan #2019GantiPresiden sama dengan slogan yang diusung para aktivis di era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Misalnya, slogan ’Turunkan Soeharto!’ ataupun gerakan cabut mandat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Substansinya sama saja, bahkan saya melihat gerakan ini malah memilih menggunakan momentum 2019 saat pemilu pemilihan presiden sebagai mekanisme yang sah dan konstitusional untuk mengeksekusi harapan mereka itu. Jadi, itu adalah ide dan gerakan yang tidak mesti dihalang-halangi dengan cara-cara kampungan,” jelasnya.

Menurut Haris, justru yang terpenting adalah kelompok pendukung Joko Widodo (Jokowi) bisa memunculkan cara cerdas dan santun untuk menarik atensi publik. Salah satunya, ujar dia, dengan data dan fakta sejumlah prestasi Jokowi selama memimpin Indonesia.

“Sebagai generasi yang lahir dari rahim reformasi, saya merasakan demokrasi Ini penting dan harus dijaga,” katanya.

Namun, Haris menyayangkan cara pemerintah menghadapi maraknya gerakan #2019GantiPresiden. Sebab, langkah-langkah pemerintah ataupun pendukung Jokowi justru kontraproduktif.

“Justru cara oknum pemerintah merespons gerakan #2019GantiPresiden itu menjadi kampanye negatif bagi pemerintahan Jokowi yang selama ini kita kenal sebagai pribadi yang demokratis, santun dan beradab,” beber ketua Presidium Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) itu.(boy/jpnn)