Konon Pemprov DKI Sudah Habis Triliunan untuk Formula E, Bagaimana Faktanya?
jpnn.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyatakan biaya komitmen (commitment fee) untuk penyelenggaraan Formula E nilainya tidak sampai triliunan rupiah seperti berita yang beredar.
Dalam dokumen klarifikasi Formula E yang dikeluarkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta pada laman Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta, disebutkan biaya komitmen yang dibayar hanya Rp 560 miliar (untuk tiga tahun), bukan Rp 2,3 triliun (untuk lima tahun).
"Katanya biaya komitmen Rp 2,3 triliun, faktanya adalah Rp 560 miliar bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan," tulis dokumen itu, Rabu.
Adapun untuk biaya pelaksanaan tahunan kegiatan Formula E, Pemprov menyatakan tidak akan memakan biaya sebesar Rp 4,4 triliun, namun biaya pelaksanaan per tahun disebut sekitar Rp 150 miliar.
"Dan itu tidak dibayar oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tapi akan bersumber dari sponsor yang akan dilakukan oleh Jakpro," tulis doumen tersebut.
Dokumen juga menyebutkan bahwa dalam perjanjian kerjasama yang terbaru, tidak ada keperluan untuk pembayaran bank garansi dalam jangka waktu tiga tahun (sisa kontrak).
"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E baik untuk 2022, 2023, dan 2024," tulis dokumen itu.
Pemprov DKI juga menyebutkan data terbaru yang dijelaskan merupakan data yang akurat dari Jakpro dan merupakan kesepakatan yang sudah dibuat bersama Formula E Operations (FEO).
Pemprov DKI Jakarta memberi penjelasan soal biaya yang telah dikeluarkan untuk ajang Formula E
- SIG Bersama Pemprov DKI Merevitalisasi Trotoar di Kawasan Kuningan
- Pemprov DKI Jakarta Minta BUMD jadi Agen Pembangunan
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Survei: Pemilih Prabowo Subianto dan Anies Baswedan akan Pilih Ridwan Kamil-Suswono
- Tom Lembong Ditangkap, Anies: Dia Orang yang Lurus, Tak Neko-Neko
- Anies Sebut Tom Lembong Sahabat dan Ingatkan Negara Bukan Berdasarkan Kekuasaan