Konsep Anggaran ala Jokowi Menuai Pujian

Sebab, lanjut dia, DAK itu jenis pendapatan yang langsung dan spesifik digunakan bagi pembiayaan layanan publik seperti infrastruktur serta lainnya.

Meski demikian, lanjut Robert, secara konsep, Jokowi sudah benar bahkan implementatif.

Menurutnya, DAU itu merupakan sumber bagi gaji aparatur dan pejabat Pemda. Dia menegaskan, kalau Pemda-nya yang mbalelo atau berkinerja buruk mestinya bukan masyarakat yang dikenakan punishment tapi aparat dan pejabat Pemda itu sendiri yang dikenakan sanksi lewat penundaan atau pemotongan DAU. 

"Sehingga sumber gaji mereka juga ikut terganggu (tertunda). Ya semacam efek jera," tuturnya.

Robert juga memuji paparan Jokowi tentang pentingnya diterapkan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis online, seperti e-budgeting, e-audit, e-catalog dan e-procurement.

Menurutnya, sistem online dalam pengelolaan anggaran mutlak dibangun. Karena itu akan mendorong terciptanya transparansi, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dari sisi itu, memang terlihat Jokowi mempunyai komitmen kuat, membangun sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel.

"Instrumen seperti e-budgeting, e-procurement dan lain-lain,  akan mendorong tranparansi, efisiensi dan kompetisi yang fair. Harapan saya, jika Jokowi terpilih, ini akan didorong menjadi sistem yang berlaku nasional," kata dia.

Sedangkan Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi menilai dari sisi praktikal, Jokowi lebih siap membangun sistem.