Konsep FTZ Game Over, Batam akan Jadi KEK Tahun Ini

"Kebijakan terkait hal ini tengah digodok di Kementerian Keuangan untuk industri di Batam. Seharusnya baik itu keluar maupun kedalam, nilainya harus sebanding sehingga bisa kompetitif," jelasnya.

KEK tambah Lukita sangat menjamin hal tersebut. Selain permasalahan insentif yang dikeluhkan pengusaha di kawasan industri, masalah utama penghambat pertumbuhan ekonomi Batam adalah dualisme pemerintahan.

"Perubahan menuju arah KEK menguntungkan bagi semua pihak dalam memajukan Batam. Untuk industri, pemerintah jamin investasinya tak akan dirugikan. Namun jika masuk KEK, maka akan diberikan insentif," katanya.

KEK nanti akan membagi kewenangan wilayah kerja antara Pemko Batam dan BP Batam. "Dualisme itu dijamin penyelesaiannya. BP Batam akan fokus industri dan Pemko diluarnya," katanya lagi.

Namun yang mesti dilalui sebelum menuju KEK adalah masa transisi. "Kalau KEK ada enclave enclave. Diluar enclave itu ada aset-aset milik BP Batam. Makanya perlu masa transisi," ungkapnya.

Masalah dokumen Izin Peralihan Hak (IPH) juga menjadi fokus tim teknis DK. "Baru-baru ini jadi perhatian, BP dan Pemko harus bisa kerjasama terkait kejelasan mengenai pelayanan, khususnya IPH dan lainnya," ujarnya.

Dia sangat senang bahwa program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) membuat kawasan industri yang sudah berdiri mampu membangun sekaligus mengurus perizinan secara paralel.

"Diluar dari itu, ada juga masalah UWTO. Namun itu bukan kendala utama. Masalah kepastian menjadi hal yang utama untuk dibenahi," tuturnya.