Konsep Moratorium TKI Belum jelas
BNP2TKI Sebut PHK Hanya 7 Ribu Orang
Minggu, 24 Juli 2011 – 07:44 WIB
Jumhur menjelaskan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa atas kemungkinan PHK massal itu. Dia hanya menyarankan agar PJTKI memenuhi hak-hak para pekerjanya sesuai dengan kontrak kerja. Opsi itu muncul kalau PJTKI memilih untuk gulung tikar. "Aggap ttu resiko perusahaan," imbuhnya.
Selain itu, sikap angkat tangan juga dilakukan saat disinggung penanganan tenaga kerja yang siap berangkat namun belum bisa meninggalkan tanah air. Dia mengakui kalau saat ini ada beberapa tenaga kerja yang tidak bisa berangkat karena terganjal tiket. "Masuk peak season penerbangan," tandas Jumhur.
Peak season itu terkait dengan masa umroh umat Islam. Akibatnya, permintaan penerbangan sangat tinggi dan menghabiskan jatah tempat duduk. Nah, hal itu membuat jadwal penerbangan tenaga kerja makin tidak menentu. "Ada yang tidak bisa berangkat. Tetapi, itu bukan karena moratorium," tuturnya.
Lantas bagaimana jika sampai 1 Agustus belum dapat jadwal terbang? Jumhur angkat bahu. Kemungkinan besar tenaga kerja tersebut tidak akan bisa dikirim ke Negara tujuan. Meski saat itu statusnya sudah memiliki visa ataupun majikan. "Kami empati kepada mereka yang tidak dapat seat (tempat duduk). Tapi, mau bagaimana lagi," tukasnya.
JAKARTA - Pemerintah tampakanya belum mempersiapkan dampak dari moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi secara menyeluruh.
BERITA TERKAIT
- Kortastipidkor Polri Memulai Penyidikan Dugaan Korupsi dan TPPU Pembiayaan LPEI
- Megawati Bakal Melakukan Pertemuan Khusus dengan Paus Fransiskus di World Leaders Summit
- Berkas Ekstradisi Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Segera Rampung
- Peringatan Ekstrem dari BMKG Untuk 12 Daerah, Ada Pemain Baru
- Pemerintah Diminta Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif
- 5 Berita Terpopuler: Angin Segar dari Prof Zudan buat Honorer, tetap Jangan Sepelekan Database BKN, Mantap