Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
jpnn.com - Konsolidasi nasional para politisi senior yang menjunjung tinggi demokrasi, inklusivitas, dan persamaan serta kesetaraan hak-hak politik sukses menginisiasi berdirinya Partai Gema Bangsa di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Dalam momentum yang dihelat inisiator Nasional Gerakan Mandiri Bangsa ini hadir sejumlah tokoh nasional, inisiator nasional, inisiator wilayah dan daerah, yang juga dihadiri oleh simpatisan berdirinya Partai Gema Bangsa dari seluruh provinsi di Indonesia.
Dalam acara konsolidasi tersebut diawali dengan pembacaan Deklarasi Jakarta 2025, yang mempertegas komitmen berdirinya Partai Gema Bangsa.
Deklarasi tersebut dibacakan oleh Ike Julies Tiati, mewakili para inisiator Gerakan Mandiri Bangsa.
Isi Deklarasi Jakarta 2025 sebagai penegasan kecintaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan berdirinya Partai Gema Bangsa, sebagai berikut:
1. Bahwa sesungguhnya Hak Berpolitik, Hak Berserikat, dan Hak Menyatakan Pendapat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara universal dan dijamin oleh konstitusi negara.
Oleh sebab itu, negara wajib melindungi, menjamin, dan memajukan hak-hak asasi itu untuk pengembangan kehidupan demokrasi Indonesia yang lebih baik.
2. Bahwa sebagai warganegara yang bertanggung jawab terhadap masa depan kemajuan bangsa dan negara, kami terpanggil untuk berjuang mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan partai politik bernama Partai Gema Bangsa (Gerakan Mandiri Bangsa) yang merupakan partai politik baru untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
Konsolidasi nasional para politisi senior sukses menginisiasi berdirinya Partai Gema Bangsa di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
- Presidential Threshold Dihapus, GRIB Jaya Mendesak Pembentukan Parpol Diperketat
- Partai Garda Punya Logo Baru, Ahmad Ridha Sabana Ungkap Maknanya
- DKPP Periksa Ketua-Anggota KPU, Ini Perkaranya
- Agus Widjajanto Sebut Ada Dorongan agar Mbak Tutut Kembali Bergabung ke Partai Golkar
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia