Konsorsium PPTKIS Bukan Solusi

Leih lanjut Ribka menambahkan, mengenai revisi UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI tersebut tidak hanya dilakukan oleh sebatas panitia kerja (panja), akan tetapi pihaknya juga  akan mendorong pembahasan revisi khusus TKI ini hingga panitia khusus (pansus) yang melibatkan seluruh komisi di DPR.

Ribka mngatakan,  penghentian pemesanan TKI walaupun hanya diucapkan oleh pihak swasta di Arab Saudi namun  ini sudah cukup membuat malu pemerintah Indonesia. “Dengan melihat kondisi seperti ini, kita ini sudah  kalah langkah,” serunya.

Ribka juga menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang dianggapnya sudah tidak punya harga diri karena selama ini tidak bisa tegas dan justru selalu menurut dengan perintah dari pemerintah Arab Saudi.  “Pemerintah ini mau saja didikte oleh negara Arab  Saudi tersebut. Hasilnya, banyak kasus TKI yang terjadi dan bahkan tidak terungkap,” tukasnya. (cha/jpnn)