Konstitusi Didorong Adopsi Penyederhanaan Parpol

JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Laica Marzuki mengusulkan agar sistem penyederhanaan partai politik ikut diadopsi dalam proses perubahan kelima konstitusi. Menurut dia, multi partai secara teori tidak dapat menumbuhkan pemerintahan presidensiil.

"Naif sekali, tatkala kita membangun sistem presidensiil, tetapi pada saat yang sama dibangun pula multi partai yang makin mekar di persemaian politik nusantara," kata Laica dalam Dialog Nasional Masa Depan Konstitusi Demokratik di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kemarin (28/7).

Dia menyampaikan pemerintahan yang kuat harus didukung parpol penguasa atau mayoritas di parlemen. Tapi, Laica meragukan pemerintahan yang kuat ini bakal terwujud di tengah multi partai. "Tercabik -cabik oleh bargaining (tawar menawar, Red) partai -partai kecil yang berkoalisi," tegasnya.

Dia mengusulkan bila tetap dianut sistem multy member constituency atau proporsional, maka penyederhanaan parpol diadakan dengan pemberlakuan syarat parliamentary threshold (PT). "Ini untuk menyaring partai di parlemen," kata Laica. "Tapi, sistem single member constituency atau distrik agaknya lebih efektif," imbuh Guru Besar Hukum Tata Negara pada Universitas Hasanuddin, itu.