Konstruksi Jalan Non Tol Medan-Kualanamu Bisa Dimulai

Berkali-kali dia menekankan, bahwa ganti rugi berdasar NJOP seperti diusulkan plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, sama saja membunuh rakyat. "Padahal rakyat sudah cukup menderita," imbuhnya.

Dia cerita, berdasarkan studi banding dirinya sebagai Ketua Tim Kerja RUU Pertanahan di sejumlah negara, model pembebasan lahan di Indonesia tergolong sangat buruk. "Di Turki sangat baik. Warga yang lahannya digunakan untuk pembangunan, nasibnya justru lebih baik," urainya.

Dia juga jengah dengan tenggat waktu yang ditetapkan pemda, yang akan melakukan eksekusi lahan paling telat akhir September ini. Menurutnya, cara-cara seperti itu malah membuat situasi makin panas. "Mestinya, terus dilakukan musyawarah untuk mencari solusi. Kalau seperti itu, hanya menambah masalah karena rakyat sudah tak percaya dengan pemda. Soal lahan PTPN II saja, katanya tahun ini selesai, tahun ini selesai, mana buktinya?" ketus Rahmat.

Di sisi lain, dia berharap warga di tiga desa itu tetap mengedepankan cara-cara damai. "Silakan pertahankan hak, tapi jangan anarkis. Saya siap memfasilitasi persoalan ini. Saya siap," tegasnya.