Konstruksi Waduk Jatibarang Maret 2009

JAKARTA – Departemen Pekerjaan Umum memastikan akan mulai melelang proyek pekerjaan Waduk Jatibarang di Kota Semarang pada Januari 2009. Diharapkan, waduk yang bertugas mengendalikan banjir di ibukota Jawa Tengah itu mulai masa konstruksi Maret-April 2009.

“Waduk ini sangat penting karena Semarang pernah dilanda banjir besar pada 1963, 1976, dan 1990. Karena itu, waduk ini mendapat perhatian khusus dari Menteri PU Djoko Kirmanto,” ujar Dirjen Sumber Daya Air DPU Iwan Nursyirwan Diar di Jakarta.

Iwan mengakui keterlambatan proses lelang enam bulan dari rencana semula. Pasalnya, pihaknya membutuhkan waktu untuk mengkaji ulang seluruh desain dan prakualifikasi proyek dengan nilai kontrak Rp 98 miliar.

Waduk dengan total investasi 1,2 triliun tersebut direncanakan akan dibangun dalam 55 bulan, atau baru akan selesai 2013. Sebagian besar dana pembangunan waduk menggunakan pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Rencana pembangunan Waduk Jatibarang seluas 221,65 hektare akan menempati wilayah kelurahan Kandri dan Jatirejo di Kecamatan Gunungpati, dan Kelurahan Kedungpane dan Jatibarang di Kecamatan Mijen.

Waduk direncanakan mampu menampung 20,4 juta meter kubik air. Waduk diharapkan juga menghasilkan listrik 1,5 megawatt dan sumber air baku dengan kapasitas 2,5 liter perdetik. “Kapasitas air baku tersebut dapat mencukupi kebutuhan untuk 2,5 juta jiwa,” katanya.

Selain waduk, pengendalian banjir juga akan dilakukan dengan perbaikan drainase sungai di Kota Semarang, antara lain pada Kali Asin, Kali Semarang, serta Kali Baru. Selain itu, PU juga akan melakukan normalisasi Kali Garang, Kali Kreo, dan Banjir Kanal Barat dari muara hingga pertemuan Kali Kreo dan kali Garang sepanjang 9,8 kilometer.

Hingga akhir tahun lalu, pembebasan lahan telah mencapai 62 hektare, dan sisanya akan dilaksanakan hingga akhir tahun ini. Pembebasan lahan tidak bisa berlangsung sekaligus karena ada kendala penerbitan lisensi penaksir independen dari Badan Pertanahan Nasional. Saat ini, BPN telah menunjuk Sucofindo sebagai penaksir harga tanah yang akan dibebaskan. (noe)