Konsultan Perencanaan TTC Merasa Ditipu Dinas PU

Sementara itu Kepala Dinas PU Kota Tikep Husain Ibrahim ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pembayaran upah konsultan senilai Rp 1,4 miliar memang tidak bisa dibayarkan karena konsultan perencanaan tidak memiliki anggota pengawas, justru ia sendiri menjadi pengawas. "Kalau dipaksakan dibayar sebesar Rp 1,4 miliar maka akan menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan keuangan nanti," tandas Husain.

   

Husain menambahkan, memang saat upah konsultan itu belum dibayarkan karena dana Rp 18 miliar yang merupakan pekerjaan tahap pertama tidak bisa digunakan untuk membayarkan honor konsultan perencanaan. "Karena dana tersebut untuk fisik makanya saat ini belum bisa dibayarkan, namun setelah palu APBD Perubahan tahun 2012 sudah disahkan DPRD maka langsung dibayarkan bagian konsultan sebesar Rp 600 juta tersebut," terang Husain. (ato/alc)