Konsumsi BBM Bersubsidi Lampaui Kuota
Rabu, 05 Oktober 2011 – 05:34 WIB
JAKARTA – Realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama sepanjang Januari hingga September tahun ini tercatat telah melampaui kuota yang ditetapkan. Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan, konsumsi BBM selama sembilan bulan tersebut telah terpakai 30,76 juta kiloliter (kl) atau mencapai 75,98 persen dari kuota APBN, yakni sebesar 40,49 juta kl. Dengan begitu, jatah BBM bersubsidi kini tinggal 9,7 juta kl. Sehingga diduga kebutuhan bahan bakar bersubsidi itu sampai dengan akhir 2011 ini bakal membengkak jika pemerintah tak berbuat apa-apa. “Bisa terjadi kelebihan 1-2 persen,” ungkapnya.
Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono mengatakan, jatah BBM bersubsidi selama Januari-September sebenarnya ditetapkan sebesar 29,99 juta kl. “Realisasi kuota BBM bersubsidi versus kuota APBN-P BBM bersubsidi untuk tahun 2011 dari 1 Januari 2011 hingga 30 September 2011 sudah mencapai 30.767.194 kiloliter,” katanya di Jakarta, Selasa (4/10).
Baca Juga:
Tubagus menuturkan, kuota 40,49 juta kl tersebut pada dasarnya cukup memenuhi kebutuhan masyarakat jika dipakai tepat sasaran. Hanya seja kenyataan di lapangan berbeda, banyak terjadi penyimpangan dan penyelundupan BBM. Apalagi saat ini disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan nonsubsidi makin lebar. “Akhir-akhir ini kan harga BBM nonsubsidi naik lagi sampai dua kali lipat dibanding BBM subsidi. Ini juga bisa memungkinkan terjadinya penyalahgunaan,” ujarnya.
Baca Juga:
JAKARTA – Realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama sepanjang Januari hingga September tahun ini tercatat telah melampaui
BERITA TERKAIT
- KAI Ingatkan Ketentuan Bagasi untuk Penumpang yang Berlibur saat Nataru
- PB PMII Minta Kenaikan PPN 12% Dikaji Ulang
- Tarif PAM Jaya Naik Pada 2025, Tetapi Tak Berlaku Untuk Kelompok Masyarakat Ini
- PT Marwi Indonesia Industrial Resmi Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat, Ini Harapannya
- Kementan-Pupuk Indonesia Teken Kontrak Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di 2025
- Arief Poyuono Merespons Polemik PPN 12 Persen