Kontemplasi Menjelang 100 Hari Kabinet Merah Putih

Selain itu, kini yang dibutuhkan bukan hanya penyederhanaan sistem pemilu, melainkan juga pendemokrasian partai-partai politik. Akan tampak elok apabila semua partai politik melakukan konvensi agar muncul calon-calon terbaik yang terpilih karena kapasitas dan integritas dirinya, bukan karena pertimbangan subjektif.

Konvensi demikian itu jika dibudayakan bisa menjadi salah satu cara mendemokrasikan parpol untuk menghindari intervensi subjektif yang menghambat munculnya kader-kader terbaik dalam parpol. Sistem penyaringan kader terbaik perlu dilakukan secara objektif karena penyelenggara negara dihasilkan oleh parpol.

Rakyat tidak menginginkan parpol yang didukungnya hanya dikangkangi oleh figur-figur tertentu. Bangsa besar ini tidak kekurangan tokoh. Pintu peluang untuk itu harus dibuka lebar agar anak-anak bangsa yang berprestasi dan berpotensi besar bisa berkontribusi bagi kejayaan negara dan bangsa ini.

Hal lain yang menonjol menuju 100 hari kepemimpinan Prabowo ialah sikap politik luar negerinya yang makin tegas dan proaktif. Ini perlu didukung dan diterjemahkan secara tepat oleh Kementerian Luar Negeri.

Di Shangri-La Dialog, KTT APEC, dan KTT G20, Prabowo mengemukakan gagasan-gagasan berani tentang kondisi dunia yang membutuhkan stabilitas untuk memperluas kerja sama, serta kondisi nyata bangsa kita di bidang sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan yang masih menjadi masalah.

Dia juga menggugah para pemimpin dunia Islam di KTT D8 untuk berhenti bertikai dan mengupayakan perdamaian di tengah konflik Israel-Palestina yang masih menyayat hati. Prabowo berpendapat suara dunia Islam tak akan didengar apabila masih terjadi pertikaian di antara para pemimpin sesama negara berpenduduk Muslim.

Bahkan di dunia yang multipolar ini, perang yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Ukraina, tentu memengaruhi arus investasi dan perdagangan kita.

Sikap politik luar negeri Presiden Prabowo yang berani dan proaktif itu perlu didukung oleh kondisi dalam negeri sendiri. Bagaimanapun suara Indonesia di mancanegara tidak akan didengar jika kondisi dalam negeri sendiri tidak mendukung, termasuk di bidang penegakan hukum dan keadilan serta hak-hak asasi manusia.