Kontrak Baru Koalisi tak Mengatur Sanksi

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memasukkan sanksi pemberhentian kepada anggota partai koalisi jika melanggar kesepakatan pada kontrak baru koalisi. Yang dikedepankan hanyalah sikap moral dan etika dalam kebersamaan dan kesepakatan antar sesama anggota partai di Sekretariat Gabungan (Setgab).

‘’Sanksi itu lebih mengedepankan etika moral pada kesepakatan. Jadi bukan sanksi kalau begini kemudian begitu. Tapi ada spirit bersama-sama, itu yang lebih ditonjolkan,’’ kata Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa usai penandatanganan draft koalisi baru di wisma negara, Senin (23/5).

Hatta mengatakan, bahwa seluruh isi draft koalisi telah dibahas secara mendalam oleh masing-masing Parpol, termasuk PAN. Isinya tidak banyak berubah dengan draft koalisi sebelumnya. Yang paling ditekankan hanya upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. '’Lebih pada meningkatkan komunikasi, jadi intinya itu. Ketua pelaksana harian juga bisa bergantian,’’ kata Menteri Koordinator bidang ekonomi ini.

Presiden SBY sendiri mengaku lega usai penandatangan draft koalisi baru oleh seluruh parpol koalisi pemerintah. Diharapkan  dengan adanya draft koalisi baru ini, pemerintahan bisa berjalan lebih efektif.