Kontraktor Pengelola Monas Berang Baca Tuduhan PSI, Siap Serang Balik

Jika nantinya somasi tersebut tidak ditanggapi dengan serius, kata Abu Bakar, selanjutnya pihak mereka akan menempuh jalur hukum.

Sebagai pihak yang berada di lingkungan partai politik, kata dia, seharusnya PSI berbicara atas dasar bukti yang cukup, bukannya melayangkan laporan ke KPK.

"Sejauh ini pekerjaan belum tuntas, tapi tiba-tiba melakukan laporan (ke KPK). Menurut kami terlalu prematur dan terlalu serta merta, gegabah, politis, tidak ada dasar hukum. Itu dari perspektif kami," tuturnya.

Dia juga mempertanyakan pelaporan Tim Advokasi DPW PSI DKI Jakarta yang meminta KPK turun tangan atas dugaan kantor operasionalnya fiktif.

Abu Bakar meminta PSI melihat perjalanan perusahaan yang jelas bergerak di bidang konstruksi dan memiliki spesifikasi atau spesialisasi yang bergerak di bidang taman, urukan, pondasi dan tiang pemancang.

"Itu yang sifatnya spesialis yang tidak semua perusahaan bisa. Kalau di Jakarta bisa dihitung (perusahaannya) dengan jari alias sedikit sehingga pada proyek penataan Monas banyak yang mendaftarkan diri secara 'online' tapi yang pengajuan penawaran hanya ada dua perusahaan," katanya.

Abu Bakar menambahkan, untuk jadi pemenang proyek tidak semudah dulu. Sekarang semuanya serba digital sehingga pernyataan yang disampaikan PSI atas dugaan manipulasi telah terbantahkan.

"Kami menegaskan kenapa PT Bahana Prima Nusantara bisa menang. Karena kami memiliki spesialis (taman) dan kawasan Monas itu adalah taman. Itu bermula dari perencanaan saat sayembara dan kami bisa menata itu," ujarnya. (antara/jpnn)