KontraS: Jangan Pilih Parpol dan Capres Pelanggar HAM

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), bersama Setara Institute serta korban pelanggaran HAM dan Orang Masyarakat Sipil mengajak masyarakat agar tak memilih partai atau calon presiden (capres) dan cawapres yang punya rekam jejak buruk dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu. Yakni peristiwa penculikan dan penghilangan paksa, penembakan Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Mei 1998.

"Partai politik peserta Pemilu harusnya memperhatikan dengan cermat terhadap kewajibannya terhadap persoalan penyelesaian pelanggaran HAM berat, bukan sebaliknya malah mengusung Capres pelaku pelanggaran HAM berat yang harusnya bertindak sebagai penanggungjawab komando dalam peristiwa-peristiwa masa lalu," ucap Koordinator Kontras Haris Azhar dalam jumpa pers bertajuk 'Jangan Pilih Partai Yang Mengusung Capres Pelanggar HAM Berat' di Kantor KontraS, Jalan Borobudur, Jakarta, Minggu (6/4).

Di samping itu, Hariz mengaku kecewa dengan beberapa partai politik yang masih getol untuk mengusung capres maupun cawapres yang punya rekam jejak pelanggaran HAM berat. "Kami kecewa sejumlah parpol dalam rekam jejaknya tidak berpihak pada pemenuhan keadilan bagi para korban pelanggaran Ham berat karena tersandera kepentingan politik satu sama lain," ucapnya.

Dalam catatan KontraS, ada tiga partai yang dinilainya punya rekam jejak pelanggaran HAM, yakni Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Golkar. Haris menyebut Prabowo Subianto yang diusung Gerindra sebagai capres diduga kuat terlibat secara langsung atau setidak-tidaknya bertanggungjawab dalam kasus penculikan tahun 1997-1998.

Sedangkan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto diduga kuat terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II pada 1998. Sementara Partai Golkar dipersoalkan karena mengusung kembali kejayaan orde baru semasa Soeharto memimpin dengan tangan besi.

"Pak Prabowo waktu itu dia menjadi Danjen Kopassus ketika peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. Pak Wiranto waktu itu sebagai Panglima ABRI saat peristiwa Trisakti dan Semanggi terjadi. Nah Partai Golkar saat ini mengusung kembali kejayaan Pak Harto. Ini yang sangat kami sesalkan," pungkas pria berkacamata itu.

Karenanya dia mengingatkan pada masyarakat agar pintar memilih capres dan jangan lagi memilih calon pemimpin yang tidak menuntaskan kasus pelanggaran HAM.(chi/jpnn)