JPNN.com 
KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta DPR berhenti melakukan pembahasan Revisi Undang-Undang TNI.
Menurut KontraS, karena perubahan aturan itu tidak menyinggung reformasi sektor keamanan.
Kepala Divisi Hukum KontraS Andri Yunus menyebut RUU TNI hanya berupaya menambah kewenangan institusi militer, dan mengurangi fungsi kontrol serta pengawasan.
"Kami meminta untuk dihentikan," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3).
Andri mengatakan RUU TNI seharusnya bisa membahas persoalan penting di instansi militer, semisal perbaikan peradilan militer hingga sistem rekrutmen personel.
"Masih ada yang lebih penting. Misal, peradilan militer. Kemudian berkenaan dengan rekrutmen personel untuk menjawab surplus perwira, itu saya rasa lebih penting dibahas," lanjut dia.
Andri mengungkapkan RUU TNI dalam catatan KonstraS hanya membahas perluasan prajurit bisa menempati jabatan sipil dalam revisi aturan.
Menurut dia, perluasan jabatan itu membuat Indonesia mengalami kemunduran karena berupaya mengembalikan rezim Orde Baru (Orba).
KontraS meminta DPR menghentikan pembahasan Revisi Undang-Undang TNI yang tidak menyinggung isu substansial.
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI
- Anggota DPR Rizki Faisal Apresiasi Kinerja Kajati Kepri dalam Penegakan Hukum
