Kontras Rekomendasikan Temuan TPF Kebumen ke Komnas HAM

JAKARTA - Temuan tim pencari fakta (TPF) atas peristiwa kekerasan TNI yang terjadi di Kebumen, oleh Kontras direkomendasikan kepada Komnas HAM, untuk segera mengeluarkan laporan hasil pemantauan di lapangan sebagai bentuk akuntabilitas lembaga.

"Komnas HAM juga harus melakukan pemantauan situasi paska kekerasan terhadap desa atau tempat di mana kekerasan terjadi," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, saat diskusi di kantor Kontras, Menteng, Jakarta, Senin (16/5).

Selanjutnya, Kontras meminta pihak kepolisian daerah setempat untuk memberikan perlindungan terhadap warga di Desa Setrojenar, Kecamatan Bulupesantres. "Kita juga meminta Pangdam Diponegoro menghentikan kegiatan latihan atau uji alat militer di daerah yang disengketakan, sampai ada penunjukan mediasi kepemilikan dan akses tanah dari pihak ketiga yang resmi disepakati dan sesuai aturan, seperti DPR, Kemenhan, BPN dan Komnas HAM," ujar Haris.

Selain itu, lanjut Haris, pihaknya juga meminta Komisi I DPR untuk mendorong efektivitas Panitia Kerja (Panja) dalam menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan TNI. Termasuk dengan menunda pengesahan RUU Pengadaan Tanah, sebelum konflik tanah diselesaikan.