Kontras Sayangkan Konflik Papua Lamban Ditangani

JAKARTA- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan lambannya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  dalam menyikapi konflik di Papua. Hal itu menimbulkan kesan pemerintah akan mengedepankan penyelesaian menggunakan kekuatan militer.

"Sikap SBY yang cenderung diam menimbulkan pandangan bahwa pemerintah tidak mengedepankan cara-cara persuasif. Justru menimbulkan kesan pemerintah mengedepankan sikap represif dengan kekuatan militer," kata Divisi Advokasi Kontras, Krisbiantoro  kepada JPNN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/8).

Krisbiantoro menilai, pemerintah seharusnya lebih cepat memberikan respon terhadap konflik yang terjadi di Papua dengan cara dialog. Sebab, penyelesaian konflik dengan cara dialog merupakan salah satu poin yang merupakan hasil dari Kongres Damai Papua.

"Pemerintah semestinya menindaklanjuti hasil Kongres Damai Papua dan mendukung inisiatif Jaringan Damai Papua yang sejauh ini membangun dialog dari bawah. Kalau pemerintah tidak kunjung mendukung hasil kongres yang salah satunya adalah mengedepankan dialog, saya khawatir memang pemerintah tidak setuju dengan hasil kongres itu dan cenderung ingin menyelesaikan dengan cara militer," ujarnya.