Kontrol APBN, Bentuk Kaukus Ekonomi Konstitusi

JAKARTA -  Para anggota DPR yang kecewa dengan postur RAPBN 2011 yang sudah diajukan pemerintah memutuskan membentuk Kaukus Ekonomi Konstitusi. Mereka siap menyoroti setiap detail RAPBN karena menengarai ada mata anggaran yang tidak sesuai dengan UUD 1945 serta tidak mengutamakan kepentingan rakyat.

Kaukus tersebut terdiri atas 32 anggota dari berbagai fraksi dan komisi. Mereka yang bergabung, antara lain, Arif Budimanta (PDIP), Kamaruddin Sjam (Golkar), Fahri Hamzah (PKS), Laurens Bahang Dama (PAN), serta Muchtar Amma dan Akbar Faisal (Hanura). Selain itu, sejumlah anggota Demokrat ikut bergabung. Di antaranya, Andi Rachmat dan Octavia Jayabaya.

Kaukus yang dipimpin Arif Budimanta tersebut siap mendorong RAPBN 2011 lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Misalnya, pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. "Nanti ada target yang akan dimasukkan sehingga bisa dipertanggungjawabkan pemerintah," kata Arif Rabu kemarin(18/8).

Misalnya, kaukus akan meminta agar pertumbuhan ekonomi 2011 lebih besar 6,5 persen. Selanjutnya, setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen harus mampu menyerap tenaga kerja 500 ribu orang. "Begitupun penurunan angka kemiskinan, semua diharapkan tidak ada yang main-main dengan APBN," imbunnya.