Kontrol APBN, Bentuk Kaukus Ekonomi Konstitusi
Kamis, 19 Agustus 2010 – 07:56 WIB
Laode menyebutkan, sudah saatnya pemerintah menerapkan prinsip money follows function. Dengan tanggung jawab daerah yang lebih besar, tentu pemerintah harus memberikan alokasi anggaran yang pasti. Jawaban yang diinginkan daerah tentu dengan adanya desentralisasi fiskal. "Selama lima tahun terakhir, itu belum signifikan," ujarnya mengingatkan. (dyn/bay/c4/tof)
JAKARTA - Para anggota DPR yang kecewa dengan postur RAPBN 2011 yang sudah diajukan pemerintah memutuskan membentuk Kaukus Ekonomi Konstitusi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pilkada 2024 Telah Usai, Ketua LUIS Ingatkan Umat Muslim Jangan Terprovokasi Hoaks
- Benny Sabdo: Bawaslu Awasi Melekat Rekapitulasi Suara Pilgub Jakarta 2024
- Pilgub Banten 2024: Bu Airin Kalah 2-6 dari Pak Andra, Ini Perinciannya
- AKBP Kuswara Minta Bantuan Polda setelah Puncak Jaya Sempat Membara
- Real Count Pilkada Purwakarta 2024: Anne Ratna Mustika Berat, Lihat Itu Aksi Dedi Mulyadi
- Optimistis Pilkada Jakarta 2 Putaran, BePro Siap All Out Menangkan Ridwan Kamil-Suswono