Kontroversi Helikopter Mewah, Jokowi Langsung Gelar Rapat
jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya menggelar rapat soal pengadaan alutsista TNI dengan jajaran terkait. Salah satu agenda yang dirapatkan adalah usulan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna mengenai pembelian helikopter Agusta Westland AW101.
Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut mengakui bahwa saat ini dibutuhkan kekuatan pertahanan dengan memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu. Ia mengatakan pengadaan semua alutsista harus disesuaikan dengan kebutuhan TNI.
“Itu sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, Renstra pertahanan 2015-2019 dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan KKIP,” ujarnya.
Jokowi juga mengatakan, proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas maupun transparansi. Ia meminta, pengadaan alutsista juga harus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan.
Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci terkait pembelian helikopter mewah itu. Ia hanya mengingatkan TNI bahwa pengadaan alutsista juga harus memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata dan matra.
“Kalau enggak terintegrasi, enggak keterpaduan nanti akan jalan sendiri-sendiri. Ini juga untuk menekankan kembali yang berkaitan dengan kemarin saya membaca ada pembelian helikopter (Agusta Westland) dan pembelian-pembelian alat utama sistem persenjataan kita yang lain,” tandas Jokowi sebelum rapat terbatas itu berlangsung tertutup.(flo/jpnn)
JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya menggelar rapat soal pengadaan alutsista TNI dengan jajaran terkait. Salah satu agenda yang dirapatkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi