Kontroversi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Jamiluddin Sarankan Megawati Mencontoh SBY dan JK
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didaput menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam peraturan tersebut dijelaskan BRIN terdiri dari dewan pengarah dan pelaksana.
Pengangkatan Mega itu menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, latar belakang Mega dinilai tidak cocok dengan posisi tersebut.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga megatakan, penilaian akademisi tersebut masul akal.
Menurutnya, latar belakang Ketum PDIP itu memang tidak berkaitan dengan dunia sains. Selama ini Mega hanya dikenal sebagai politisi yang menjadi ketua umum partai dan pernah presiden menggantikan Gusdur yang saat itu diturunkan MPR melalui Sidang Istimewa.
"Patut disayangkan kenapa Mega mau menerima tawaran tersebut. Sebab, sebagai sosok yang pernah menjadi presiden, idealnya posisi tersebut bukan, lah, jabatan yang menarik buat mantan presiden," ujar Jamiluddin kepada JPNN.com, Rabu (5/5).
Mantan Dekan Fikom IISIP itu membayangkan kesulitan Ibunda Puan Maharani tersebut mengarahkan para ilmuwan yang menjadi peneliti dan penemu inovasi di BRIN.
Pasalnya, para ilmuwan di BRIN memiliki keahlian khusus yang mumpuni dan bekerja dalam kesenyapan.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Megawati Ungkap Survei Pesanan, Singgung Pertanyaan ke Responden By Phone
- Hasto PDIP Ungkap Keyakinan, Pertemuan Megawati-Prabowo Pasti Akan Terjadi
- Megawati Mengaku Tak Punya Handphone, Singgung soal Penyadapan dan James Bond
- Hasto: PDIP tidak Ada Persoalan dengan Pak Prabowo
- Pimpin Konsolidasi PDIP di Jateng, Megawati Minta Kader Bergotong Royong Memenangkan Andika-Hendi
- PDIP Gelar Konsolidasi Pemenangan di Jateng, Megawati Berharap Pilkada Tanpa Intervensi