Kontroversi Pemberian Nama Jalan Kemal Ataturk, Yusril Angkat Bicara

Meski demikian, Yusril menyebut intensitasnya tidak sekeras menjelang kemerdekaan 1945, menjelang Pemilu 1955 dan sidang Konstituante 1957 serta di masa awal Orde Baru tahun 1967.

Yusril menilai wajar secara resiprokal Turki meminta hal yang sama, ketika pemerintah Indonesia meminta agar negara tersebut mengganti nama sebuah jalan di dekat KBRI menjadi nama jalan Soekarno.

"Orang Turki juga nampaknya tidak mempersoalkan pergantian nama jalan dengan nama Jalan Sukarno. Cuma, di negeri kita, nama Jalan Ataturk yang diminta Pemerintah Turki itu membuat pusing banyak orang."

"Bahkan, kini berkembang banyak rumor. Antara lain, pemerintah akan memberi nama banyak jalan dengan nama tokoh-tokoh kiri dan Komunis. Jalan Stalin, Kruschev, Jalan Mao Zedong, Jalan Ho Chi Minh dan entah jalan siapa lagi tokoh-tokoh komunis yang pernah ada di dunia ini," katanya.

Di sisi lain, penggantian nama Jalan Kebon Sirih dengan Jalan Ali Sadikin yang sudah diusulkan DPRD DKI ke gubernur, belum juga dilaksanakan.

Usul tokoh-tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) agar Jalan Kramat Raya diganti dengan Jalan Mohammad Natsir, sampai sekarang juga belum mendapat jawaban pasti dari pemerintah.

"Di Indonesia, urusan nama jalan adalah urusan pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya dapat mengusulkan kepada pemda untuk memberi nama atau mengubah nama jalan yang sudah ada."

"Gubernur Anies Baswedan yang mendapat dukungan umat Islam melawan Ahok dan AHY dalam Pilkada DKI semestinya tidak ada keberatan apa pun dan tidak berlama-lama mengganti nama Jalan Kebon Sirih dengan Jalan Ali Sadikin."