Kontroversi Rencana Penamaan Jalan Pramoedya Ananta Toer, Apresiasi Terhalang Stigma Kiri

Penolakan itu tertuang dalam surat bertarikh pada 3 Februari 2025 yang ditandatangani Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Blora Munaji.

"Itu (Pramoedya Ananta Toer, red) dicek di Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Mabes Polri atau di Kodim Blora ada keterlibatan komunisme," kata Munaji melalui sambungan telepon kepada JPNN.com, Kamis (6/2/2025).

Dalam surat bersifat imbauan itu, PP yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menolak rencana penamaan Jalan Pramoedya Ananta Toer.

Ormas pimpinan Japto Soelistyo Soerjosoemarno itu juga telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Arief Rohman agar rencana penggunaan nama Pram untuk jalan dikaji lebih dalam.

Selain itu, PP menganggap ada tokoh selain Pram yang lebih layak untuk diabadikan sebagai nama jalan.

“Bisa tokoh pers nasional Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo atau Samin Surosentiko yang keduanya berasal lahir dari Kabupaten Blora," tutur Munaji.

Data yang dihimpun JPNN.com menunjukkan Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora mencatat  nama Pramoedya Ananta Toer sebagai bagian organisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Nama Pramoedya Ananta Toer tercatat aliran kiri Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat, red) sebagai onderbouw PKI," kata Dandim 0721/Blora Letkol Czi Yuli Hartanto kepada JPNN.com.